Pemberlakukan Pajak Untuk UKM Kontra Produktif

Depok - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Depok Mustafa menilai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberlakukan ...

Depok - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Depok Mustafa menilai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberlakukan pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1 persen sangat kontra produktif. Pasalnya, selama ini semangat pemerintah pusat adalah membangun UKM, bukan membebankan dengan segala macam pajak. "Rencana Ditjen Pajak sangat kontraproduktif," tegas Mustofa, Selasa (26/3).



Menurut Mustafa, selam ini pelaku UKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Kalau nanti diberlakukan PPh 1 persen bakal banyak UKM gulung tikar. Ia melihat penarikan pajak bakal berdampak luas. Sebagai pengusaha mereka akan berhitung pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, menurutnya kualitas juga akan menurun.  Karena, mereka lebih banyak menggunakan hand made (buatan tangan) yang membutuhkan biaya lebih jika dibandingkan pabrik menggunakan mesin. "Kalau diberlakukan bagi menengah ke atas tidak masalah. Cuma bagi ritel dan UKM tentu bisa menghambat perkembangannya di Depok dan secara umum. Padahal, salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan UKM. Kalau seperti ini, apa tidak malah kebalikannya,"terangnya.

Mustofa berkata, seharusnya pemerintah memberikan semacam insentif bagi pelaku UKM, dan bukan memberatkannya. Namanya pajak apapun bentuknya adalah pembebanan. "Sebenarnya yang harus dilakukan adalah pembinaan terlebih dulu. Sebab, teman-teman dari UKM bilang sendiri kalau harga produknya mahal dikarenakan mendatangkan dari luar. Seharusnya, ini yang dibenahi bukan dibebani pajak,"terangnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad A Rahmany menyebutkan,  pemberlakuan itu bagi pelaku usaha yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar dan memiliki tempat sendiri pertahun. Aturan pajak usaha itu tinggal  menunggu pengesahan dari Presiden SBY.  Bahkan, semua pelaku usaha di mal dan pusat-pusat belanja lainnya yang memiliki tempat usaha akan dikenakan pajak. Namun, tidak berlaku bagi pedagang di pasar tradisonal, PKL atau kios-kios. (ekonomi depok)

COMMENTS

Berita Depok
Name

Anekainfo,9,Berita Depok,40,Bisnis Depok,24,BisnisDepok,10,Budaya Depok,13,Depok,252,Depok Hari Ini,10,Depok Unik,8,Ekonomi Depok,28,Event Depok,4,Kampus Depok,4,Kesehatan Depok,17,Kriminalitas Depok,33,KulinerDepok,16,Olah raga depok,5,Pendidikan Depok,29,Politik Depok,19,Properti Depok,13,Sekolah Depok,3,SeputarDepok,30,Teknologi Depok,9,UKMDepok,15,Video,6,Wisata Depok,14,
ltr
item
Detik Depok: Pemberlakukan Pajak Untuk UKM Kontra Produktif
Pemberlakukan Pajak Untuk UKM Kontra Produktif
http://4.bp.blogspot.com/-5wTL1azLFkk/UV7fHXNBfII/AAAAAAAAE28/eCKNZ2-il0g/s320/pajakukm.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5wTL1azLFkk/UV7fHXNBfII/AAAAAAAAE28/eCKNZ2-il0g/s72-c/pajakukm.jpg
Detik Depok
https://www.detikdepok.com/2013/04/pemberlakukan-pajak-untuk-ukm-kontra.html
https://www.detikdepok.com/
https://www.detikdepok.com/
https://www.detikdepok.com/2013/04/pemberlakukan-pajak-untuk-ukm-kontra.html
true
2701117477731470911
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy